Asahansatu || Masyarakat Indonesia merasa terkejut dengan kenaikan BBM secara mendadak yang diumumkan Presiden dan didampingi beberapa menteri, salah satunya Arifin Tasrif Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sabtu, (03/09/2022) di gedung istana merdeka.
Sejumlah kalangan masyarakat menolak termasuk salah satu anggota DPRD Kota Tanjungbalai Mas Budi Panjaitan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Saat dikonfirmasi di kediamannya, Mas Budi Panjaitan Anggota DPRD mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyuarakan penolakan dengan elegan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Sampaikan secara elegan penolakan (BBM) agar menjadi perhatian dan pertimbangan pemerintah,” ucap Mas Budi Anggota DPRD Kota Tanjungbalai dari PKS.
Saya sebagai Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Tanjungbalai ini merespon rencana kenaikan BBM jenis Pertalite dan Solar subsidi, yang direncanakan 1 September 2022 namun kemudian ditunda dengan alasan masih harus dikalkulasikan secara cermat.
Kenaikan yang sedianya termuat dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang formula harga BBM, harus dilakukan dengan pertimbangan harga minyak dunia hingga kini masih bertengger di atas US$ 100 per barel,” lanjutnya.
Mas Budi juga mengatakan jika dibiarkan, akan mengganggu alokasi subsidi di APBN yang sekarang tercatat Rp 502 triliun dan bisa membengkak menjadi Rp 609 triliun.
Menyikapi hal ini, anggota DPRD Tanjungbalai Mas Budi Panjaitan melihat dalam perspektif lain, salah satunya terkait dampak yang pasti sudah dirasakan masyarakat, yang diprediksi jauh lebih besar dibanding jika rencana kenaikan tersebut dipaksakan.
“Saat ini, jujur masyarakat sudah terpukul dengan rentetan dampak persoalan yang belum kunjung tuntas, yakni harga migor yang meski sudah berganti menteri dan cabai belum juga stabil, dan terakhir pandemi Covid-19,” ujarnya.
Lanjut Mas Budi, pemerintah terkesan tak mampu menuntaskannya dan harusnya ini di-clear-kan dulu.
“Ingat, kenaikan cabai bisa memicu inflasi, apalagi migor dan BBM naik, saya perkirakan akan terjadi inflasi karena harga-harga akan merangkak naik, dan rakyat terutama nelayan pasti terpukul dan akan menangis lagi,” tegasnya.
Mas Budi juga mengatakan cobalah kalau dimisalkan rakyat itu pemerintah, pasti menangis melihat kondisi ini tidak Cermat.
Budi juga melihat pemerintah terkesan tidak cermat mengelola anggaran, khususnya yang berpihak kepada rakyat.
“Saya contohkan pembangunan infrastruktur dan moda transportasi koridor I trem KA dari Jabodetabek ke Bogor yang menelan biaya Rp 1,2 triliun. Ini berdasarkan survei, tak banyak orang menggunakan moda transportasi itu, tapi tetap dilaksanakan juga.
Lalu soal pemeliharaan kendaraan dinas (cleansing) para pejabat di seluruh Indonesia, yang besarannya mendekati angka ratusan miliar bahkan triliunan.
Terakhir, rencana pembangunan Ibukota Negara (IKN) yang menelan anggaran hampir Rp 400 triliun, yang terkesan tidak mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat.
“Mengacu pada hal-hal tersebut di atas, Fraksi PKS prihatin dengan ketimpangan pengelolaan anggaran dan kehendak menaikkan BBM yang tidak berlandaskan kemaslahatan masyarakat.
“Kita akan suarakan aspirasi ini ke fraksi PKS di DPR RI, dan kepada masyarakat diharap menyuarakan hal yang sama secara elegan untuk menolak kenaikan harga BBM,” Tutup Anggota DPRD dari PKS tersebut.(HNS)
