Anggota DPRD Tanjungbalai Andi AR Desak Walikota Percepat Status RS Tengku Mansyur Jadi BLUD

oleh -1.106 views

Tanjungbalai – Banyaknya aspirasi dan keluhan masyarakat terkait pelayanan dan fasilitas RSU Dr.Tengku Mansyur yang kurang maksimal dan turunnya kelas RSU Tanjung Balai oleh rekomendasi Kementrian Kesehatan (Kemenkes) dari C menjadi D. Ini menjadi kode keras dari Wakil Ketua Komisi C DPRD menyikapinya.

Hal itu dinyatakan Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Tanjungbalai dan juga merupakan Wakil Ketua Komisi C DPRD Tanjung Balai, Andi Abdul Rahim,SE yang sangat prihatin dengan kondisi tersebut, dan harus menjadi perhatian yang serius oleh Walikota Tanjung Balai H.M.Syahrial SH MH untuk disegerakan mengubah status Rumah Sakit Umum Tengku Mansyur menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Menurutnya, agar Rumah Sakit Umum tersebut lebih mandiri dalam hal pengelolaan keuangan sehingga nantinya pelayanan dan fasilitasnya akan menjadi lebih baik, dan ini merupakan amanah Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang hal pelayanan kesehatan dan pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum ungkap Andi AR ketika dikonfirmasi wartawan (23/12).

Disebutkannya, mengingat beberapa bulan yang lalu saya melakukan sidak ke RSU tersebut, terkait adanya aksi mogok kerja dari Dokter Spesialis karena dana tunjangan medis yang tertunggak dan tertunda dibayarkan.

“Padahal dokter tersebut sudah bekerja, hal itu terjadi karena pengelolaan keuangan RSU masih sepenuhnya dibawah kendali Dinas Kesehatan Tanjung Balai  yang mana proses administrasinya harus mengikuti Proses mekanisme APBD”,sebut Andi.

Dari sidak tersebut kita juga melihat banyaknya fasilitas RSU yang sangat memprihatinkan, seperti beberapa toilet yang sangat tidak layak untuk digunakan, ruangan pasien untuk kelas SAL yang sangat tidak nyaman, beberapa AC yang rusak dan ruangan anak yang jauh dari toilet nya, dan menuju akses ke toilet tersebut harus keluar memutar dan juga beberapa kamar dan ruangan yang tidak sesuai dengan SPM, kata Andi menyikapi kondisi Rumah Sakit Umum itu.

Hasil dari sidak kita tersebut, Pihak RSU mengatakan untuk penganggaran dan pengadaan semuanya harus melalui proses mekanisme APBD, sehingga memakan waktu, “Nah, untuk itu BLUD harus segera dirampungkan,”tegas Wakil ketua GM Pekat-IB Prov.Sumut itu.

Jika walikota segera melaksanakan Amanah PP tentang BLUD, maka akan  memudahkan Rumah Sakit dalam hal mengelola keuangan nya sendiri, supaya proses penganggaran untuk peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia), perbaikan dan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana medis lebih mudah dilaksanakan, maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSU lebih cepat tercapai.

“Jika rumah sakitnya ‘Sakit’ bagaimana pasiennya bisa cepat sembuh. Hendaknya Rumah Sakitnya Harus ‘Sehat’ dulu, agar bisa maksimal dalam melayani masyarakat, solusi RSU Tengku Mansyur harus BLUD dan Tidak perlu Perda agar RSU menjadi BLUD, cukup dengan PERWA dari Walikota sesuai dengan PP tersebut.

Informasi yang kita peroleh dari Kunjungan Kerja (Kunker) komisi C Ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara beberapa hari yang lalu, bahwa Walikota Sudah mengeluarkan PERWA Tentang BLUD ditahun 2017, namun sampai saat ini Peraturan Walikota (Perwa) tersebut belum dilaksanakan terkait adanya administrasi yang belum di penuhi yaitu Pembuatan Rekening Rumah Sakit untuk BLUD.

Kita berharap agar diakhir masa jabatan Walikota,H.M.Syahrial SH MH dan Wakil Walikota Tanjung Balai,Drs.H.Ismail Marpaung  untuk segera memaksimalkan BLUD RSU tersebut demi kepentingan Masyarakat sesuai Visi nya Tanjung Balai BERSIH (Berprestasi, Relegius, Sejahtera, Indah dan Harmonis).(PK)