Kisaran – Program pendidikan gratis yang dijanjikan pemerintah pusat hingga ke daerah di seluruh wilayah tanah air Indonesia hanyalah mimpi di siang bolong.
Seperti di wilayah Kabupaten Asahan, ternyata dunia pendidikan semakin berat dirasakan siswa/i menanggung moral mereka. Pasalnya, pihak SMA Negeri 4 Kisaran, bertopeng Komite sebagai alat jitu dalam memuluskan pungutan ke siswa.
Tak tanggung-tanggung, beban siswa ini sesuai kebijakan RAPBS di sekolah tersebut, orang tua murid diminta untuk memilih ada skema sumbangan sukarela yakni berkisar Rp800 ribuan hingga Rp1 juta persiswa, padahal tidak ada di atur dalam perundang-undangan.
“Kebijakan yang tertuang dalam RAPBS 2017 SMAN 4 Kisaran, sedikitnya ada poin – poin yang dianggap tidak berpihak dan membebani orang tua murid seperti honor guru/pegawai non – ASN Rp255 juta,”ujar wali murid yang namanya enggan ditulis, Jumat (8/9).
Bukan itu saja, biaya transport Kepala dan Wakil Kepala Sekolah ke Dinas Pendidikan Propinsi Sumut yang besarnya mencapai puluhan juta itu menjadi orangtua murid.
Padahal berulang kali diimbau pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, pendidikan itu gratis, akan tetapi bagi pihak SMA Negeri 4 Kisaran, sekolah gratis tidak berlaku.
“Ada apa dengan sekolah ini? Inilah menjadi beban yang sangat berat bagi wali murid dimana mata pencaharian kami makin merosot; harga karet turun, dan harga sawit juga ikut merosot, oleh karenanya kami mohon kepada Pemerintah, tolonglah kami masyarakat kecil ini jangan dibuat makin stress. Kami rela membayar pajak setiap kami belanja untuk kesejahteraan aparatur negara ini. Namun inilah kenyataannya yang kami terima. Kami tidak ada gaji bulanan,” imbuh warga dengan air mata.
Purwowaji, Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum saat dikonfirmasi membenarkan jika pihaknya ada mengajukan RAPBS kepada komite sekolah dan tidak ada mencampuri keputusan rapat komite.
“Ada tiga item yang harus didukung orang tua murid untuk kelancaran proses belajar mengajar di sekolah ini, “ujar Purwowaji.
Honor guru honor dan non – ASN, pembelian Laptop serta server untuk menunjang UNBK itu sangat penting dan diharapkan orang tua murid dapat mendukung hal itu. “Itu sangat dibutuhkan,”tegas guru yang juga mengaku ada mengajar YP Diponegoro itu.
Terpisah, KUPT Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara Drs M Syafii saat dikonfirmasi di kantorya yang beralamat di Jalan ST Ali Syahbana Kelurahan Mutiara Kisaran, dengan tegas mengatkan tidak setuju dan meminta agar poin – poin di RAPBS SMAN 4 Kisaran Tahun 2017 yang tidak masuk akal agar dicoret.
“Saya sudah memanggil kepala sekolah SMAN 4 Kisaran Esmi Pohan dan untuk segera mengevaluasi RAPB di sekolahnya,”tutupnya. (Susi)
