Buruh Wajib Mendapat THR dari Perusahaan! Ini Penjelesan Dosen UNA

oleh -131 views

Asahansatu || Menjelang perayaan hari raya Idul Fitri 1441 H secara resmi Presiden Joko Widodo menandatangani PP No. 63 Tahun 2021 tentang pembayaran THR, pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam keterangan pers yang siarkan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (29/4)

“Saya telah menandatangani PP yang menetapkan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk aparatur negara, baik itu PNS, CPNS, TNI-Polri dan pejabat negara, pensiunan, penerima pensiun, penerima tunjangan, kemarin, Rabu, 28 April sudah saya tanda tangan,” ungkap Jokowi.

Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi aparatur yang akan menerima pemberian THR tersebut. Namun situasi dilema dialami oleh parah buruh atau karyawan yang bekerja di suatu perusahaan, apakah kebijakan yang dikeluarkan Presiden RI Jokowidodo itu juga berdampak positif bagi kaum buruh?

Menanggapi hal itu Dosen Fakultas Hukum Universitas Asahan (FH-UNA), Dr. Mangaraja Manurung SH, MH angkat bicara dan menjelaskan bahwa THR merupakan bagian dari hak normatif pekerja/buruh, dimana pemberian THR bagi pekerja/buruh sendiri diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta aturan pelaksanaan pembayarannya ada di Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan

“Jadi sudah sangat jelas ada payung hukum yang mengaturnya, dan oleh karena bersifat normatif maka THR tersebut merupakan hak pekerja/buruh yang wajib diberikan pihak pengusaha,” jelas Mangaraja saat dikonfirmasi wartawan, Kisaran (30/4/202).

Lebih lanjut, Mangaraja menerangkan pembayaran THR keagamaan bagi pekerja atau buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarganya dalam memperingati perayaan hari raya Idul Fitri 1441 H, secara khusus dalam masa pemulihan ekonomi dimasa pandemi Covid-19 saat ini.

Tahun 2021 ini sendiri kementerian Tenaga Kerja RI telah membuat Surat Edaran tentang THR yang ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia, supaya dapat melakukan monitoring dalam pelaksanaan pembayaran THR bagi pekerja/buruh di daerah.

Aturan pembayaran THR 2021
Ketentuan mengenai pembayaran THR 2021 bagi pekerja/buruh,yang dimuat dalam Surat Edaran Menaker tersebut adalah THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.

THR Keagamaan juga diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja tetap dengan pengusaha (PKWTT) atau berstatus pekerja berdasarkan Kontrak (PKWT) dikenal dengan pekerja Outsourcing. Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, THR diberikan dengan ketentuan sebesar 1 bulan upah.

Sementara bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan kemudian dikali 1 bulan upah.

Adapun bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Sedangkan bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

Dalam surat edaran tersebut juga diatur bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan tidak mampu memberikan THR keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Menaker meminta gubernur dan bupati/wali kota agar memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikad baik.

“Dalam rangka mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan tahun 2021 akan dilakukan pengawasan dari Instansi Ketenagakerjaan dan bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan,”ujarnya

Selain itu Mangaraja juga berharap kepada para pengusaha agar segera merealisasikan, apa yang menjadi hak bagi para buruh sebagaimana telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku

“Harapannya kepada para pengusaha kiranya dapat memberikan THR kepada pekerja/buruhnya pada Tahun ini dengan tepat waktu sehingga dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja beserta keluarganya menghadapi hari raya idhul fitri 1442.H,”akhirnya.(SFN)

No More Posts Available.

No more pages to load.