Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ketenagakerjaan di Indonesia

oleh -1.054 views

Musibah pandemi Virus Corona atau Covid-19 telah melanda dunia, virus yang berasal dari Wuhan Tiongkok ini telah banyak menelan korban jiwa, baik di Negara Eropa, America, Africa maupun Asia termasuk Indonesia. Sejak pemerintah Indonesia Secara resmi mengumumkan Kep.Pres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat akibat Corona Virus Disease ( Covid-19 ) yang telah masuk ke Indonesia pada Bulan Maret 2020. Pemerintahpun mulai melakukan beberapa kebijakan dengan melakukan kebijakan gerakan bekerja, belajar dan beribadah dari rumah, ada karantina dengan berbagai fasilitas, Isolasi dengan berbagai fasilitas, hingga social distancing.

Terakhir Pemerintah menerbitkan PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Besekala Besar atau disebut dengan PSBB. PSBB ini sendiri dilakukan sebagai pemberlakuan Inkubasi secara menyeluruh selama 14 hari terhitung dari masa operasi PSBB, harapannya tentu untuk pemulihan wabah Covid-19.

PSBB tidak jauh dengan kebijakan Social Distancyng yang sudah dilakukan sebelumnya, PSBB hanya memberikan penegasan semua tempat ibadah ditutup, kegiatan keagamaan dibatasi, Operasional Transportasi umum terbatas, sekolah dan tempat kerja diliburkan.
Intinya Kebijakan yang dilakukan tersebut semata mata untuk memberikan perlindungan kepada Masyarakat.

Namun tidak semua hal tersebut berjalan dengan mulus, para Pengusaha menganggap PSBB dapat menyebabkan sejumlah industri mengalami koma, apalagi banyak sektor sudah mengalami pelemahan permintaan sejak Pandemi Corona Virus Disease ( Covid 19 ). Sektor yang paling parah terdampak adalah Pariwisata, Jasa dan Infrastruktur, Garment, serta sektor lainnya.

Dampak wabah Pandemi Corona Virus Disease ( Covid 19 ) tidak hanya merugikan sisi kesehatan saja, akan tetapi mempengaruhi perekonomian Negara di seluruh Dunia, tak terkecuali Indonesia. Ekonomi global dipastikan melambat bahkan berhenti, beberapa struktur ekonomi diluncurkan, Presiden Joko Widodo meminta seluruh Penduduk melakukan Social Dstancyng termasuk juga Work From Home (WFH).

Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp. 110 Trilyun yang diperuntukkan bagi Masyarakat Miskin dan rentan miskin yang turut berdampak Pandemi Corona Virus Disease ( Covid 19 ), merupakan respon positif dari Pemerintah, Data Bank Dunia diperhitungkan sebanyak 115 Juta Penduduk Indonesia Miskin dan rentan miskin, hal ini dipengaruhi dari banyaknya korban PHK, banyak UMKM yang gulung tikar dan bisa juga bantuan banyak yang tidak tepat sasaran.
Melonjaknya jumlah penganggur, memaksa Pemerintah harus mengambil langkah cerdas untuk menopang jutaan orang yang telah kehilangan pekerjaan, keputusan keliru berpotensi meningkatkan kerawanan sosial ditengah wabah yang belum diketahui kapan akan berakhir.

Menurut data International Labour Organization (ILO) setidaknya ada 2,7 milyar ( 81 % ) Tenaga Kerja di Dunia yang terdampak Pandemi Corona Virus Disease ( Covid 19 ) ini, misalnya pengurangan jam kerja, ship kerja, Cuti tanpa Gaji, Merumahkan bahkan tindakan PHK.

Di Indonesia gelombang PHK terus terjadi, diperkirakan selama Pandemi Corona Virus Disease ( Covid 19 ) akan mencapai 4.000 oang Pekerja / buruh kehilangan pekerjaan, terakhir menurut ekspose data dari Kementerian Tenaga Kerja pada tanggal 29 April 2020, jumlah Pekerja / Buruh yang dirumahkan 1.323.270 orang bahkan di PHK telah mencapai 251.216 orang Tenaga Kerja, suatu jumlah yang sangat memperihatinkan tentunya. Pemerintah menyikapi hal ini dengan membuat beberapa kebijakan dengan meluncurkan Kartu Prakerja dan Insentif bagi korban PHK, membantu pembiayaan UMKM, dan lain sebagainya. Kebijakan pemerintah ini ternyata masih belum banyak membantu para korban PHK dengan berbagai alasan tekhnis dan system yang belum tertata dengan baik.

Menurut data yang diperoleh dari Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Medan tanggal 30 April 2020, terdapat 7 Perusahaan yang telah memberikan laporan akan melakukan kebijakan ketenagakerjaan di Perusahaannya sehubungan dengan program pemerintah yang melakukan phisycal Distancing untuk memutus mata rantai penyebaran Pandemi Corona Virus Disease ( Covid 19 ). Ada sekitar 227 orang pekerja / buruh yang akan dirumahkan dan di PHK, saat ini proses mediasi sedang berlangsung di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Medan. Mediator hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja akan menerbitkan anjuran dari hasil Mediasi tersebut, jika tidak terdapat kesepakatan. dan apabila salah satu pihak baik pekerja / buruh maupun pengusaha menolak isi anjuran selanjutnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan ketentuan Pasal 81 UU No. 2 Tahun 2004.

Sejauh ini di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, belum ada terdaftar perselihan hubungan industrial sebagai dampak Pandemi Corona Virus Disease ( Covid 19 ). Ini dimungkinkan oleh karena masih tahap proses Mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja Medan.

Secara umum kalangan Pengusaha yang membuat laporan akan melakukan tindakan merumahkan pekerja / buruhnya tidak membayar upah para pekerjanya dengan alasan perusahaan tidak mampu karena tidak operasional, posisi pemerintah mendorong para pihak untuk melakukan musyawarah mencari solusi diatas beban yang dihadapi oleh pekerja / buruh dan keluarganya, dan bagi yang sudah termuat dalam perjanjian kerja bersama, atau Peraturan Perusahaan, maka Pengusaha diwajibkan secara konsekwen membayarkan hak hak pekerja / buruhnya.

Hukum positif mengatur bahwa dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur bagaimana perlindungan terhadap hak pekerja / buruh yang harus dilakukan oleh Pengusaha kepada Pekerja / buruhnya, misalnya terkait dengan Pengupahan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hak atas PHK. Patut disadari bahwa kebijakan Perusahaan melakukan tindakan ini tentu bukan atas kemauan sepihak Pengusaha, akan tetapi keputusan dilematis sebagai akibat kebijakan Pemerintah mengatasi penyebaran Pandemi Corona Virus Disease (Covid 19), namun demikian Pengusaha juga harus mempertimbangkan kelanjutan kehidupan pekerja / buruhnya yang notabene telah memberikan segala daya upayanya bertahun tahun untuk membangun dan mengabdi di Perusahaan, oleh karena itu Perusahaan harus tetap memberikan hak hak pekerja / buruhnya, mengajak pekerja / buruh untuk duduk bersama melakukan negosiasi, mencari solusi penyelesaiannya adalah langkah yang terbaik.
Pengusaha tidak dapat secara sepihak mendalilkan bahwa tindakan merumahkan dan PHK semata mata karena kebijakan pemerintah dan alasan klasik lain dalam ketentuan pasal 93 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni : “upah tidak dibayar, apabila pekerja / buruh tidak melaksanakan pekerjaan “
Harus dingat bahwa bantahan atas argumentasi ini adalah didasarkan pada penjelasan Pasal 93 yang menguraikan secara jelas bahwa “ Ketentuan ini merupakan asas yang pada dasarnya berlaku untuk semua pekerja / buruh kecuali apabila pekerja / buruh yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaan bukan karena kesalahannya “

Maka jelaslah kiranya, bahwa jika dihubungkan dengan kewajiban Pengusaha untuk membayar upahnya, harus tetap dilaksanakan oleh Pengusaha, oleh karena alasan Pekerja / Buruh tidak melaksanakan kewajibannya untuk bekerja bukan karena keinginan dari pekerja / buruh itu sendiri.

Lalu bagaimana dengan kewajiban Pemerintah kepada seluruh warga Negara, termasuk elemen pekerja / buruh, yang terdampak Pandemi Corona Virus Disease ( Covid 19 ) ?. Jika kita perhatikan bahwa adapun dasar pemerintah melakukan Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat ini adalah berpedoman pada Keputusan Presiden R.I No. 11 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB yang sudah dilakukan disebagian daerah di Indonesia atas permohonan Pemerintah Daerahnya. dan dalam pertimbangannya tetap memperhatikan ketentuan UU No. 6 Tahun 2008 tentang Karantina Kesehatan, dengan berbagai ketentuan dan proseduralnya, hal ini dilakukan sebagai wujud perlindungan pemerintah kepada Masyarakat akibat Pandemi Corona Virus Disease ( Covid 19 ).

Menurut ketentuan Pasal 8 UU No. 6 Tahun 2008 tentang Karantina Kesehatan tersebut, telah secara tegas diatur bahwa, “Setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan dan kebutuhan kehidupan selama Karantina”, Dengan demikian semestinya atas kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan program phisycal distancing atau pembatasan jarak fisik dan kebijakan lainnya, yang berdampak kepada Pekerja / Buruh kehilangan atas pekerjaannya dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Pengusaha, maka sepatutnya pula Pemerintah harus dapat hadir ditengah warganya dengan membuat kebijakan (policy) baru supaya masa depan pekerja berikut keluarganya dapat tetap terjamin.

Pengusaha dan Pekerja / buruh adalah mitra kerja yang saling membutuhkan, tiada Perusahaan tanpa Pekerja dan tiada Pekerja tanpa Perusahaan, oleh karena itu hubungan simbiosis mutualisma yang terjalin antara elemen ini hendaklah dapat menjadi instrumen yang melekat bagi para pihak untuk dapat melihat kondisi Pandemi Corona Virus Disease ( Covid 19 ) ini sebagai suatu musibah yang harus dihadapi bersama secara jernih dan tenang, melakukan antisipasi sesuai instruksi pemerintah dan tidak menimbulkan gaduh, Pengusaha dan Pekerja hendaknya dapat duduk bersama untuk membicarakan dan mencari solusi damai dengan cara Negosiasi demi kelanjutan kehidupan pekerja / buruh dan hubungan kerja serta memperhatikan pula kelangsungan usaha dimasa mendatang.
Disamping itu Keberadaan Negara wajib hadir ditengah Warga Negaranya, tidak boleh ada yang dikorbankan atas kebijakan yang dibuat oleh Negara. Pekerja / Buruh beserta dengan keluarganya dan seluruh element yang terdampak atas kebijakan pemerintah dalam menetapkan phisycal Distacing, harus mendapat perhatian dan perlindungan dari Pemerintah.

Sejalan dengan pendapat Plato seorang filsuf Yunani yang menyatakan “Untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan disebuah Negara, hendaklah keadilan yang memerintah di Negara tersebut”.Semoga! #dirumaHaja#

Medan, 06 Mei 2020
Oleh: Dr Mangaraja Manurung, S.H, MH
Hakim Adhoc PHI Medan – Dosen Universitas Asahan (UNA)