Kisaran – Bobroknya sistem dan pelaksanaan lelang pekerjaan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Asahan disorot tajam oleh DPD Ikatan Pemuda Karya (IPK) Asahan.
Bahkan organisasi kepemudaan itu mendesak Pemkab Asahan untuk membubarkan ULP. Hal itu ditegaskan Sekretaris DPD IPK Asahan, Khairul Anhar Harahap SH.
Menurutnya, ULP hanyalah tempat seremonial saja. Pasalnya, pada saat proses tender, sudah bisa ditebak siapa pemenangnya.
“Sebaiknya dibubarkan saja ULP itu, karena kita meragukan independensi lembaga itu. ULP itu tempat seremonial saja, dan proses tender yang sedang berlangsung sudah bisa ditebak siapa pemenangnya,”kata Khairul saat berbincang dengan asahansatu, Senin (28/8).
Dikatakan, sudah menjadi rahasia umum dimana proyek – proyek pada program APBD ataupun P-APBD yang ditenderkan di ULP Asahan khususnya Fisik/Konstruksi sudah memiliki pengantin (istilah umumnya).
“Tapi demi menutupi perbuatan korupsi metode tender ini harus tetap dilakukan. Kita juga tau pembagian – pembagian fee nya yang wajib disetorkan pihak rekanan atau pengantin tersebut. Namun cara – cara gelap ini akan tetap sulit dibuktikan,”ujar Khairul.
Masih dari Khairul, saat ini kantor ULP sudah tidak lagi kondusif. Kabar teranyar, kasus kekisruan antara rekanan dengan Pokja ULP semakin memanas dan berujung saling lapor ke polisi.
“Sudah tidak kondusif di kantor ULP itu. Rekanan memukul Pokja ULP, dan melaporkan ke polisi. Sementara rekanan yang merasa ditipu oleh Pokja ULP balik melapor ke polisi,”kata Khairul sembari mengingatkan Bupati Asahan untuk segera mengambil sikap atas ketidakkondusifan di ULP Asahan.**
