ASAHAN — Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.
Kata ini berasal dari bahasa Yunani (dēmokratía) “kekuasaan rakyat”,yang terbentuk dari (dêmos) “rakyat” dan (kratos) “kekuatan” atau “kekuasaan”.
Ada beberapa jenis demokrasi, Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan.
Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli
a. Abraham Lincoln: Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
b. Charles Costello :Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara.
POLITIK
Politik (dari bahasa Yunani: politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara), adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam Negara. Politik disebut art possible Seni Kemungkinan atau dapat dikatakan sesuatu yang tidak mungkin dapat menjadi mungkin begitupun sebaliknya.
Di samping itu politik juga dapat dilihat dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:
a. Teori klasik Aristoteles :Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.
b. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
WAJAH SISTEM PEMILU INTERNASIONAL
1. Sistem Pemilu Korea Utara
Korea Utara bukan memilih kandidat pemimpin, melainkan persetujuan rakyat untuk pemerintahan selanjutnya. Rakyat Korea Utara memberikan suaranya setiap lima tahun sekali untuk menyetujui pemerintahan parlemen. Masing-masing dari 687 wilayah di Korea Utara memiliki satu kandidat parlemen, pilihannya hanya Ya atau Tidak. Jumlah pemilih dalam Pemilu Korea Utara mencapai angka 100 persen. Artinya, tidak ada golput. Para pemilih juga memberikan suaranya di bilik khusus tanpa kerahasiaan.
Banyak pakar menilai Pemilu di Korea Utara hanya seperti sensus politik karena seluruh kursi parlemen dikuasai partai penguasa. Pemilih yang memilih kata Tidak berarti siap menanggung resiko intimidasi atau sejenisnya. Tanpa ada pemilih abstain, Kim Jong Un meraih 100% suara dalam pemilu di Korea Utara. Semua pemilih menjatuhkan pilihannya pada pemimpin muda Korea Utara, tanpa terkecuali. Ini adalah ekspresi dari dukungan mutlak rakyat dan kepercayaan mendalam pada pemimpin tertinggi Kim Jong Un, karena mereka setia kepadanya, memegang dia di harga tinggi.
2. Sistem Pemilih di Brasil
José Antonio Cheibub, pakar pemilu dari Universitas Illinois, menilai apa yang terjadi di Brasil merupakan potret buruk dari penerapan sistem pemilu proporsional terbuka. Sebab, partai politik di sana menjadi sangat lemah, sehingga melahirkan istilah partidos de aluguel, atau partai untuk disewakan (party for rent). Hal ini mengindikasikan bahwa eksistensi partai politik semata untuk memenuhi kebutuhan legal bahwa semua kandidat harus dicalonkan partai.
Sejak lama, Brasil memang banyak dikritik karena penerapan sistem proporsional terbuka (open list proportional representation). Selain karena melemahnya partai, juga karena persoalan dana kampanye. Melemahnya peran partai dan menguatnya peran caleg, membuat para caleg kemudian mencari sumber pendanaan haram dari para cukong, bandar, dan sumber lain. Langkah pencarian dana-dana dari sumber illegal itu, karena dalam open list kompetisi lebih ketat. Selain berkompetisi dengan caleg partai lain, juga harus berkompetisi dengan caleg separtai. Sebab, dalam penghitungan suara, pemberian kursi diurutkan berdasarkan perolehan suara terbanyak. Selain itu, open list juga membuat proses rekrutmen dan kaderisasi partai tak berjalan dengan baik. Karena peran partai melemah, dan raihan suara dan kursi banyak bergantung pada caleg, maka partai-partai pun kemudian mengambil langkah instan. Antara lain dengan mencalonkan orang-orang populer, tak peduli dengan kualitasnya.
Di Brasil, potret itu secara sempurna diwakili oleh langkah Partai Republik Brasil yang merekrut Tiririca sebagai caleg DPR. Badut televisi yang bahkan diragukan kemampuan baca-tulisnya ini dipertarungkandi daerah pemilihan Sao Paulo. Strategi pragmatis tersebut tepat. Tiririca yang kerap berkampanye dengan cara satir bin konyol alias kocak, justru mendapat suara fantastis, yaitu 1,3 juta. Jumlah suara yang diraih Tiririca itu merupakan yang tertinggi di antara 4.887 caleg DPR dari 27 partai.
Tingginya suara Tiririca tersebut, turut berkontribusi bagi keberhasilan Partai Republik meraih banyak kursi. Sebab, suara seluruh caleg tersebut dikumpulkan, untuk dikonversi menjadi kursi. Setelah itu, kursinya dibagikan berdasarkan formula D’Hondt, dengan bilangan pembagi 1, 3 , 5, 7, dan seterusnya. Kendati selama menjadi anggota kongres Tiririca lebih banyak diam, Partai Republik kembali menempatkan Tiririca di dapil Sao Paulo. Dan, Tiririca sang pelawak kembali menjadi mesin pendulang suara efektif, dengan meraih suara di atas satu juta.
Potret serupa sebenarnya terjadi pula di Indonesia. Salah satu partai yang melakukan cara yang mirip dengan Partai Republik Brasil adalah Partai Amanat Nasional (PAN). Sejak pemberlakuan proporsional terbuka murni pada 2009 silam, PAN yang di bawah pimpinan Soetrisno Bachir kala itu merekrut banyak artis dan komedian seperti Eko Patrio, dan belakangan Anang Hermansyah.
Di Brazil— setiap caleg pun jor-joran berkampanye, di luar koordinasi partai. Dan, sampai saat ini tak pernah ada yang bisa mengetahui berapa banyak uang yang dihamburkan para caleg itu di arena kampanye, dan dari mana sumbernya. Sementara, politik uang dalam pengertian vote buying mewabah.Walhasil, jika tak ada perbaikan, bukan mustahil kelak Indonesia akan bernasib seperti Brasil. Dipenuhi caleg-caleg instan yang semata terkenal tapi tak berkualitas. Caleg-caleg yang mengiklankan diri dengan cara aneh-aneh, seperti menjadi superhero, tanpa jelas apa programnya. Dan, gejala seperti ini sebenarnya sudah mulai muncul. Beberapa caleg dalam pemilu lalu sudah ada yang mengenakan kostum superhero.
Seorang pengamat pernah mengeluhkan kualitas anggota DPR hasil pemilu proporsional terbuka, yang menurutnya kurang berisi. Sesuatu yang aneh, sebenarnya, karena dari sisi pendidikan formal, rata-rata lebih tinggi. “Kalau kita dengar perdebatan-perdebatan anggota DPR sekarang nggak ada mutunya, beda banget dengan anggota DPR di awal reformasi,” katanya. Di Brasil, open list kini mulai banyak dipersoalkan.
WAJAH DEMOKRASI DI INDONESIA
Salah satu pilar demokrasi adalah mengikuti prinsip “trias politica” yang membagi ketiga kekuasaan politik Negara pada tiga bagian yaitu Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif.
Kedaulatan rakyat yang dimaksud disini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas.Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presidennya hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat.Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi.Bahkan pemilihan umum ini sering disalah gunakan misalnya dengan adanya money politic yang sering beredar sebelum berlangsungnya pemilihan umum. Acara ini biasanya langsung diliput oleh stasiun TV dan bukan tidak mungkin menyedot perhatian dan simpati masyarakat pada partai tersebut.Akan tetapi, lihatlah setelah pemilihan umum usai, tak ada satu partai pun yang rela mengucurkan dananya untuk menolong korban-korban itu.Terkadang, demokrasi memang bernilai negatif.Mengapa demikian?
Karena banyak yang menggunakan kekuasaan rakyat itu untuk sesuatu yang salah. Misalnya saja masyarakat dihasut dengan alasan bahwa calon partai politik (parpol) A adalah orang terkenal, sedang partai politik (parpol) B orang yang tidak jelas. Hal-hal itu sering dimanfaatkan oleh para politikus. Dan saat ini arti demokrasi sendiri sudah banyak tercemar karena banyak yang mengartikan secara harafiah kata demokrasi disamakan dengan kebebasan yang tanpa batas.
Secara nyata, kita memang sulit memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Negara ini.Namun, kita harus dapat merealisasikan dalam kehidupan kita terlebih dahulu contohnya dalam lingkungan keluarga.Dalam keluarga hendaknya seorang imam tidak otoriter karena setiap anggota keluarga berhak menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, baiknya kita menghormati dan juga menghargai apa yang menjadi aspirasi dari setiap anggota keluarga. Setelah dari keluarga, kita bisa merealisasikan demokrasi di masyarakat sekitar, baru kemudian pada lingkungan atau jaringan-jaringan yang lebih luas dan seterusnya. Pembicaraan tentang demokrasi memang tidak akan ada akhirnya. Karena itu sebaiknya kita sebagai warga Indonesia yang baik hendaknya kita dapat menjalankan demokrasi ini sesuai dengan landasan-landasan yang telah di buat atau yang telah disepakati, diantara landasan yang dimaksut adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
PESTA DEMOKRASI
Pesta demokrasi dalam praktinya sering digunakan untuk mensubtitusi kata pemilu. Jika dikatakan bahwa pemilu menentukan masa depan bangsa, itu berarti pemilu masih merupakan sebuah proses demokrasi, belum sebagai sebuah tahap akhir. Sementara kata pesta menyiratkan sebuah makna yang berarti parayaan terhadap proses yang sudah membuahkan hasil. masyarakat yang beragam tentu mampu memahami kata pesta dengan persepsi yang seragam. Namun celakanya persepsi yang mereka miliki itu berbanding lurus dengan praktiknya.Mereka menjalankan pemilu layaknya mengekspresikan euforia sebuah kemenangan.Mereka berhura-hura dan bersorak-sorai seolah segalanya telah usai.
Pemilu harus dicamkan sebagai sebuah proses yang belum berujung. Karena titik ujung proses ini adalah terciptanya masa depan bangsa baik, maju, adil, makmur, dan sejahtera. Jika itu telah tercapai barulah rakyat layak berpesta.Ya, seluruh rakyat, bukan sekadar segolongan pendukung dari calon yang kebetulan menang. Bukankah pemilu ini untuk masa depan seluruh rakyat?
Tapi lihatlah, ketika dalam prosesnya yang paling banyak kita jumpai adalah aksi saling kecam, saling ancam, dan saling menyalahkan satu calon dengan calon yang lain. Aksi itu terlihat sangat lebih mendominasi jika dibandingkan dengan aksi penjabaran visi bangsa ini ke depan. Secara emosional mereka larut dalam masalah tuduhan black campaign, sibuk mengatur siasat kemenangan dengan berbagai cara untuk membuat serangan balik. Sehingga tanpa sadar mengabaikan tugas negara yang saat ini masih menjadi tanggung jawabnya.Lantas mereka berdalih, inilah harga mahal dari sebuah demokrasi.Demokrasi itu harus ada yang dikorbankan.
Dan benar, banyak sekali akhirnya yang menjadi korban karena ditelantarkan oleh pemerintah yang sedang sibuk berdemokrasi. Ironisnya, korbannya adalah anak usia sekolah yang notabene calon generasi penerus bangsa ini. Konon, hingga menjelang tahun pelajaran baru, banyak siswa yang terancam tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMP atau SMA.Masalah mereka kini bukan terkait dengan petaka Ujian Nasional (UN) yang membuat mereka tidak lulus, melainkan karena nilai UN mereka harus dilengkapi dengan fulus jutaan rupiah untuk bisa melanjutkan masuk ke sebuah sekolah.Lalu, di mana peran pemerintah. Ya, barangkali jawabannya : mereka sedang asyik berpesta.
EUFORIA PEMILU
Pemilu merupakan sarana penunjang dalam mewujudkan sistem ketatanegaraan secara demokratis. Pemilu pada hakikatnya merupakan proses ketika rakyat sebagai pemegang kedaulatan memberikan mandat kepada para calon pemimpin untuk menjadi pemimpinnya. Dalam negara demokrasi, pemilu adalah salah satu bentuk syarat mutlak yang harus dipenuhi.Pelaksanaan pemilu yang luber dan jurdil pun memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Pelaksanaan pemilu yang baik melahirkan harapan yang lebih baik akan masa depan demokrasi bangsa.
Pemilu menjadi bagian penting dari sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia.Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, kita telah berkali-kali berhasil melaksanakan penyelenggaraan pemilu dengan segala kompleksitas dan dinamika yang mengiringi prosesnya. Pemilu yang demokratis sejatinya harus selalu melibatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sebagaimana isi konstitusi bukan hanya sebagai objek tapi juga sebagai subjek pemilu demi menjamin integritas penyelenggara dan proses pemilu.
Integritas penyelenggara dan proses penyelenggaraan pemilu adalah prasyarat penting, agar hasil pemilu mendapat legitimasi dari rakyat dan peserta pemilu. Dalam kaitan ini, adanya ruang untuk dilakukan pengawasan dan pemantauan pemilu menjadi sangat penting.Pengawasan pemilu perlu dilakukan untuk menjamin terbangunnya sistem politik yang demokratis. Pengawasan pemilu diyakini dapat berkontribusi dalam proses konsolidasi demokrasi. Dengan adanya pengawasan, kualitas pemilu bisa mendapatkan kepercayaan dari aktor politik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Rakyat secara keseluruhan tidak boleh hanya dianggap sebagai pemilih begitu saja; di lain pihak juga harus dilibatkan dan berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan pemilu, untuk menjamin proses pemilu yang demokratis dan akuntabel. Meski disadari pada dasarnya proses pengawasan pemilu berada dipundak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) secara institusional. Tapi pelibatan rakyat atau warga negara dalam proses pengawasan pemilu akan mendorong penguatan pengawasan pemilu oleh Bawaslu secara langsung.
Pemilih adalah hal yang sangat penting ketika kita menyoroti semakin besarnya persentase masyarakat yang memilih golput pada pemilu 5 tahunan di negara ini.Pada pemilu 1999 tercatat 10% yang tidak menggunakan hak pilihnya. Pemilu 2004 meningkat dua kali lipatnya sebesar 23,34%. Dan terakhir pada pemilu 2009 juga meningkat dua kali lipatnya sebanyak 40%.Data yang menunjukkan mayoritas masyarakat menentukan pilihannya karena faktor figuritas dan uang. Yang paling santer diberitakan media, itulah yang dipilih masyarakat.Tidak peduli setidak rasional apapun.Yang paling getol memberi uang saweran atau serangan fajar, dialah yang dipilih.
Semua sepakat bahwa Indonesia jika benar ingin sejahtera dan menjadi negara adidaya, negara ini harus dipimpin oleh seorang yang mumpuni, memiliki visi dan gagasan pasti, serta teruji.Demokrasi yang kita anut memberi ruang semacam kompetisi untuk menjadi pemimpin negeri ini. Ini yang sedang kita hadapi di depan mata tepat, Pemilu. Di depan sana sudah banyak orang mengantri dan menjajaki diri untuk memimpin negeri ini.
PENCERDASAN POLITIK YANG TERABAIKAN
Disamping itu ada fungsi partai politik yaitu melakukan sosialisasi politik yang akan membentuk sikap dan orientasi politik masyarakat. Dengan kata lain partai politik juga memiliki tanggung jawab melaksanakan pencerdasan politik. Hanya saja hal ini belum banyak dilakukan karena banyak partai politik yang disibukkan dengan urusan pemilihan umum dan menyelesaikan konflik internal.Partai politik juga belum mampu memberi suri tauladan bagi perilaku politik yang etis dan sesuai dengan nilai budaya bangsa yang bermartabat.Dan pada gilirannya masyarakat jadi bulan-bulanan.Terjadi kegamangan di tengah masyarakat.Yang selalu jadi makanan bagi masyarakat adalah berita-berita negatif dunia politik negeri ini sehingga banyak kekecewaan muncul.Wajar jika semakin banyak yang apatis.
Belum lagi sangat marak politik pencitraan akhir-akhir ini.Lewat media-media yang dikuasai oleh satu atau beberapa orang, sangat mudah mencitrakan pihak-pihak yang memiliki ambisi untuk menguasai negeri ini.Yang paling laku adalah sosok spesial yang ‘suka blusukan’ dan turun langsung ke tengah masyarakat.Hal ini jelas terjadi sebab masyarakat sangat merindukan pemimpin seperti ini.Pencitraan jelas boleh, tapi kalau berlebihan dan mengenyampingkan sisi rasionalitas rasanya ini sudah masuk ke dalam kategori pembohongan publik.
Masyarakat secara umum, tertutama kalangan menengah ke bawah, masih terlalu lugu untuk bisa menyaring segala informasi yang masuk.Maka, jadilah semua ditelan mentah-mentah dan gampang disetir wacananya.Skarang lembaga survei semakin marak dan berjamuran.Tentunya ini lahan yang sangat komersial, apalagi jelang pemilu.Tanpa mengurangi kesantunan saya kepada semua lembaga survei, saya katakan disini amat besar peluang terjadinya penyelewengan data sehingga lagi-lagi sangat mudah menyetir wacana.Dan kita sangat percaya bahwa negara ini meyakini kekuasaan di negara ini dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka, apa jadinya jika rakyat yang merupakan penguasa sah negara ini sangat mudah dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu.
Pencerdasan politik ini penting agar masyarakat tidak jadi bola yang mudah digiring kemana pun perginya. Masyarakat harus mengerti tentang kondisi riil hari ini.Masyarakat harus mampu memilah dan memilih secara rasional di antara pilihan yang ada.Jangan sampai terbutakan hanya karena wacana media.Pada kasus pemilu ini masyarakat hendaknya mampu melihat mana pemimpin yang memang siap sebagai pemimpin, lengkap dengan gagasannya.Bukan sekadar pencitraan lewat blusukan.Sebab blusukan bukanlah prestasi, tapi sekadar kebiasaan baik yang amat jarang.Hendaknya pula masyarakat mampu melihat mana pihak-pihak yang bersih dan profesional dalam mengemban tugasnya.
Ketika kondisi hari ini seperti penjabaran di atas dimana partai politik amat acuh dengan pencerdasan masyarakat dan terkesan memanfaatkan keluguan masyarakat, serta media telah kehilangan porsinya sebagai media netral lewat pencitraan lebay-nya, maka siapakah yang bertanggungjawab pencerdasan politik?
Untuk melakukan penceradasan politik Sangat penting sosialisasi dan pendidikan politikguna tercapainya tujuan pemira yang sebenarnya. Pendidikan politik adalah aktifitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi poltik pada individu.Ia meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, meliputi juga loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik. Yang paling mendasar adalah keluarga, sekolah, kampus, partai-partai politik dan berbagai macam media penerangan.Pendidikan politik juga memiliki dasar dasar ideologis, sosisal dan politik. Jika yang dimaksud dengan “Pendidikan” adalah proses menumbuhkan sisi-sisi kepribadian manusia secara seimbang dan integral, maka “Pendidikan Politik” dapat dikategorikan sebagai dimensi pendidikan, dalam konteks bahwa manusia adalah makhluk politik. Pendidikan politik itulah yang akan menyiapkan anak bangsa termasuk mahasiswa untuk menggeluti persoalan sosial dalam relung kehidupan yang bentuknya atensi dan partisipasi, menyiapkan mereka untuk mengemban tanggung jawab dan memberi kesempatan yang mungkin mereka bisa menunaikan hak dan kewajibannya.Selain pendidikan politik untuk menciptakan pencerdasan politik juga dengan Sosialisasi atau penyuluhan yaitu sebagai suatu ilmu sosial yang mempelajari cara-cara dan proses perubahan pada manusia dan masyarakat agar perubahan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa sosialisasi adalah suatu bentuk komunikasi antara si penyuluh dengan si penerima penyuluhan. Maka sangatlah penting adanya sosialisasi dan pendidikan politik agar dalam menggunakan haknya, mereka dapat memilih pemimpin yang terbaik, yang memperjuangkan hak-hak mereka.Sehingga mereka tidak asal memilih tanpa tahu siapa yang dipilihnya.
Para tokoh politik harus lebih menggunakan politik pencerdasan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.Selama ini, para tokoh politik cenderung menggunakan politik pencitraan untuk melanggengkan kekuasaannya. Sudah saatnya para tokoh politik untuk memaksimalkan pencerdasan masyarakat, dibanding terus melakukan pencitraan untuk melanggengkan kekuasaannya.Tokoh Indonesia harus bisa memaksimalkan pencerdasan, bukan pencitraan. Selama bangsa Indonesia mengandalkan pencitraan, bangsa ini tidak akan besar. Sudah waktunya gunakan pencerdasan. Meski akan selalu menjadi kontroversi, pencerdasan politik akan lebih membangun masyarakat. Banyak yang melakukan Pencerdasan Politik dengan kontroversi, dan kurang santun dengan tameng-tameng dan topeng yang rupawan.
__________________________________________________
Oleh : Amalia Azmi Sitorus
Ketua Kohati HMI Cabang Asahan
