Batu Bara – Percepatan pembangunan Batu Bara menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat maupun para aktivis muda Batu Bara. Polemik rencana Pemkab Batu Bara akan melakukan peminjaman dana ratusan milyar ke pihak ketiga terus menuai pro kontra dikalangan warga Kabupaten Batu Bara.
Toha Muttaqien,SE seorang aktivis dan juga Ketua Generasi Muda Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (GM PEKAT-IB) Kabupaten Batu Bara memberikan keterangan kepada wartawan, Sabtu (28/09), mengkritisi kinerja TBUPP besutan Bupati Batu Bara Ir H. Zahir MAP agar dibentuk jangan hanya menjadi pelobi hutang.
“Apa gunanya TBUPP yang diciptakan Bupati, apakah hanya untuk melobi Hutang tersebut? Kita harapkan tidak, dengan Anggaran Rp.1,3 Miliyar seharusnya dapat menghasilkan PAD yang besar jika anggaran TBUPP tersebut kita investasi atau menciptakan Usaha Daerah Baru. Bukan malah menciptakan Hutang dan membebani APBD Pemkab Batu Bara dengan membayar Bunganya nanti berkisar Rp.11,3 Miliyar Pertahun”, ungkapnya.
Dipertanyakannya apakah Tim sudah mengkaji sample/contoh kabupaten lain yang melakukan hal yang sama. “Lihat saja, Kabupaten Simalungun, melakukan pinjaman hutang kepada PT SMI yang sama, bahkan mereka Disclimer dan tiap tahun APBD Kabupaten Simalungun tersedot untuk membayar Hutang itu (yang) hanya Sekitar Rp.160 Miliyar saja.
Toha mengatakan disinilah dilihat piawai atau tidaknya seorang pemimpin/Kepala Daerah. “Jika ia piawai dalam memimpin, kita bisa melihat dengan kebijakan memanfaatkan aset dan hasil daerah untuk meningkatkan PAD suatu Daerah tersebut”,ungkap Toha.
Dikatakannya dengan penghasilan PAD Daerah yang meningkat serta di topang oleh dana dari pusat Non Pinjaman (Hutang) misalnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), bahkan bijak dan mempunyai atau melobi jaringan Luar negeri untuk mendapatkan Dana Hibah ke Daerah disitu kita melihat cara dan kebijakan kepemimpinan Kepala Daerah tersebut.
Menurut Toha Muttaqien yang paling urgen di Kabupaten Batu Bara sebenarnya ialah lapangan pekerjaan dan bagaimana Pemkab berupaya dalam kepastian, pendistribusian CSR perusahaan maupun perkebunan yang transparan dan tepat sasaran.
Seharusnya menurut Toha, Bupati dan Wakil Bupati piawai menciptakan lapangan pekerjaan, sebab kemakmuran suatu Daerah itu salah satu indikator nya adalah tingkat pengangguran.
“Jika tingkat pengangguran ditekan dengan lapangan kerja diciptakan, serta penggunaan anggaran APBD serta realisasi sumber PAD dan CSR tepat sasaran dan tidak di Korupsi, maka serta merta Daerah ini akan makmur dan sejahtera”.ungkapnya.
Jadi, lanjut Toha, flesback selanjutnya, dirasa tidak ada urgensinya untuk melakukan pinjaman Hutang sebab jika itu terjadi akan menambah Preseden dan catatan buruk kepada pewaris daerah anak cucu kita nanti.
Namun pendapat Toha Muttaqien tentang pinjaman luar negeri ditentang pemerhati sosial dan pembangunan Kabupaten Batu Bara MAS Nainggolan yang menyebutkan dana hibah luar negeri itu diatur dalam undang-undang, tidak ada wewenang daerah tentang dana luar negeri.
Sedangkan mengenai peningkatan PAD dikatakan Nainggolan harus menyiapkan fasilitas terdahulu baru.
Perbandingan yang diajukan GM Pekat-IB yang menyebutkan Kabupaten Simalungun dijawab Nainggolan dengan mengatakan jika perbandingan dengan Simalungun harus di lihat luas daerah dan jumlah penduduknya dengan Batu Bara. (AS2/Plk)
