Gmpah Guncang Kantor Bupati, Desak Copot Kadis Kopdag

oleh

Asahan – Ratusan kader Gerakan Mahasiswa Pemuda Pelajar (GMPAH) Asahan berunjuk rasa di kantor Bupati Asahan, Kejaksaan dan Koperasi dan Perdagangan (Kopdag) terkait dugaan Monopoli dan KKN pengadaan perlengkapan Hari Jadi Asahan ke-72, Rabu (7/3).

Dalam aksi tersebut Koordinator Aksi, Rudi Bakti mengatakan, adanya dugaan persekongkolan antara Kapala Dinas Kopdag dengan rekanan pemenang pengadaan barang.

“Kami menduga bahwa Kadis terindikasi menerima upeti dari pemenang pengadaan barang untuk menyambut HUT Asahan ke-72,” ujar orator.

Dia juga menuding adanya ‘kong kalikong’ antara pemenang dengan orang penguasa di instansi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan untuk memenangakan rekanan yang berinisial SSL tersebut ujarnya.

“Diduga SSL dengan oknum pejabat Asahan sudah lama bermain dalam hal kegiatan HUT Asahan,” pasalnya Monopoli perayaan HUT Asahan yang berlangsung setiap tahun oleh orang yang itu-itu juga sebagai EO nya.

Setelah menyampaikan orasinya di kantor Kopdag Asahan, satu pun pejabat tidak ada yang menerima, sehingga mereka bergerak dari tempat itu dan menuju Kantor Bupati Asahan.

Di kantor Bupati Asahan pengunjuk rasa mendesak Kadis Kopdag Asahan segera di copot dari jabatannya. Pasalnya, disinyialir antara Kadis dengan pengusaha SSL melakukan persekongkolan dan ditenggarai menimbulkan kerugian negara.

“Kami meminta Bupati agar Kadis Kopdag segera dicopot dan diperiksa,” teriak pengujuk rasa. Selanjutnya mereka meninggalkan kantor Bupati dan menuju kantor Kejaksaan.

Di kantor Kejakasaan itu para pengunjuk rasa menyerahkan laporan dugaan penyelewengan alokasi dana untuk hari jadi Asahan.

Setelah menyerahkan laporan kepada salah seorang staf di Kejaksaan Asahan, massa pun membubarkan diri dengan tertib dan mendapat pengawalan dari personil Polres Asahan.

Ketika dikonfirmasi, Ketua GMPAH Iwa Risfa Lubis SH membenarkan unras tersebut, saya juga dilapangan bg. Dia juga mengatakan bahwa kasus persekongkolan ini akan terus kami suarakan sampai titik nadir terakhir. Sebagai social control kami berkewajiban mengawal proses pembangunan di Asahan. Ini bentuk pengabdian kami di Masyarakat ucapnya.(A1)

No More Posts Available.

No more pages to load.