Kadus Tak Bisa Baca Tulis, Masyarakat Sei Kepayang Unjuk Rasa

oleh -2.232 views

ASAHAN — Masyarakat mengatasnamakan Komunitas Penegak Keadilan (KPK) Desa Sei Pasir, melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Desa, Sei Pasir, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan. Senin (9/11)

Kedatangan Massa aksi untuk menyampaikan tuntutan dan mempertanyakan tentang keterbukaan penjaringan dan penyaringan perangkat Desa Sei Pasir terhadap seluruh Kepala Dusun, Sekretaris Desa, dan pelaksanaan teknis yang ada di Desa Sei Pasir, Kecamatan Sei Kepayang Timur, sebagai perangkat desa yang baru. Karena Massa menilai masih adanya perangkat desa di Desa Sei Pasir yang tidak memiliki integritas seperti tidak bisa baca dan menulis, sehingga hal itu telah mengangkangi aturan yabg berlaku.

Koordinator Aksi, Rudini Hasibuan mengatakan bahwa mereka meminta kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan Desa Sei Pasir agar seluruh Kepala Dusun terhitung dari Dusun I hingga Dusun IX, Desa Sei Pasir supaya ikut dilakukan penjaringan dan penyaringan sesuai dengan peraturan yang telah dilakukan dalam Perundang-undangan.

“Bahwa hampir sepengetahuan kami hampir semua Kepala Dusun yang ada di Sesa Sei Pasir, Kecamatan Sei Kepayang Timur mengabaikan persyaratan sebagaimana tentang dalam peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) Nomor 83 Tahun 2015, pada pasal 2 ayat 2 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa,”ungkapnya

Lebih lanjut, Rudini menjelaskan bahwa pada Permendagri Nomor 83 Tahun, pasal 2 ayat 2 berbunyi tentang perangkat desa yang diangkat harus berpendidikan seminimalnya lulusan Sekolah menegah umum atau sederajat, berusia 20 hingga 40 tahun, dan memenuhi kelengkapan administrasi.

“Juga termaktub di dalam Peraturan Bupati Asahan (Perbup) nomor 10 tahun 2019 tentang manajemen perangkat desa, pada pasal 7 ayat I huruf (e) yang menyatakan berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Atas/Menengah Umum atau yang sederajat, maka kami selaku Komunitas Penegak Keadilan menganggap mereka telah mengabaikan persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah tertuang dalam Permendagri dan Perbup tersebut,”cetusnya

Kemudian, menilai akan hal tersebut Massa aksi meminta untuk ditindak lanjutinya tuntutan mereka agar mendapatkan keadilan dan kebenaran sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang sudah ditetapkan.

Sementara itu, Massa aksi disambut langsung oleh Plt Kades Desa Sei Pasir, Ahmad Fauzi, yang mengatakan bahwa segala bentuk penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang dilakukan oleh pihaknya sudah sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

“Dalam Undang-undang peralihan Nomor 64 Tahun 2017 apabila SK yang dikeluarkan sebelum Undang-Undang Nomor 83 tahun 2015, maka dilanjutkan sampai umur 60 tahun, dan apa yang kami lakukan telah sesuai aturan yang berlaku,”ujarnya

Lebih lanjut, Massa yang mendengarkan jawaban tersebut, merasa belum puas dan bisa menyelesaikan tuntutan mereka. Massa juga berjanji akan melakukan aksi yang lebih besar di Kantor Bupati untuk meminta Bupati Asahan, dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.(AS4)

No More Posts Available.

No more pages to load.