KAMI Prihatin, Presiden Jadi Kambing Hitam Pembubaran Ormas

oleh -489 views

Asahan Satu || Pasca pembubaran ormas FPI yang disampaikan oleh Menkopolhukam Mahfud MD,  beberapa tokoh masyarakat mulai menyayangkan keputusan pemerintah terhadap pembubaran organisasi  tersebut.

Hal ini diakibatkan pembubaran ormas di anggap tidak sesuai dengan mekanisme dari UU Ormas pasal 21, jika merujuk pada SKB (Surat Keputusan Bersama) diktum no 1 yang menyatakan FPI sudah tidak terdaftar dan secara De jure bubar, hal ini yang menunjukan bahwa konferensi pers yang dilakukan oleh menkopolhukam, menteri dalam negeri Tito karnavian, menteri hukum dan ham Yasona laoly, menteri komunikasi dan Informatika Johni g plate, Kapolri Idham Aziz, Jaksa agung St. Baharudin dan BNPT Boy rafli ahmad malah memperparah persepsi demokrasi di Indonesia.

Disamping itu, pembubaran Ormas FPI yang dianggap radikal dan tidak toleran oleh pemerintahan, ternyata malah terjadi polarisasi. Hal tersebut terlihat pasca pembubaran FPI, anggotanya mendeklarasikan ‘Front Persatuan Islam’ bahwa “kepada seluruh pengurus, anggota dan simpatisan FRONT PEMBELA ISLAM di seluruh Indonesia dan mancanegara, untuk menghindari hal-hal yang tidak penting dan benturan dengan rezim dzalim maka dengan ini kami deklarasikan FRONT PERSATUAN ISLAM untuk melanjutkan perjuangan membela Agama, Bangsa, dan Negara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945,” demikian pernyataan Front Persatuan Islam.

Melihat kondisi tersebut, Ketua Umum Kaukus Anak Muda Indonesia (KAMI) yang juga relawan Jokowi-Maruf Amien, Abdul Rosyid T.Walid sangat menyangkan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah saat ini.

Menurut Rosyid “Mahfud MD Selaku Menkopolhukam telah gagal dalam memprediksi permasalahan yang timbul dan mengkaji dampaknya terlebih dahulu. Beberapa kali membuat keteledoran dalam meberikan statemen sehingga malah menimbulkan polemik di masyarakat. Padahal kita tahu indeks demokrasi kita sedang terus menurun. Yang artinya masyarakat sulit menaruh kepercayan kepada pemerintah,”ujarnya.

Rosyid juga melanjutkan, “saya merasa prihatin kepada Presiden Jokowi, Presiden Jokowi seperti di kambing hitamkan atas permasalah menteri yang ternyata selalu gagal dalam memprediksi kondisi bangsa ini. Padahal harapan Jokowi meminta tokoh hukum untuk membantu dalam kabinetnya untuk menyelesaikan masalah, Malah seperti menambah masalah baru”,tutup Rosyid.(**)