Kepala Desa Sei Nadoras Didesak Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa

oleh -784 views

ASAHAN — Masyarakat Desa Sei Nadoras, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan meminta Pemerintah Kabupaten Asahan untuk segera mengusut dan mengevaluasi tentang adanya pengangkatan perangkat desa yang dinilai tidak transparan, serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dari laporan masyarakat kepada wartawan, bahwa telah terjadi dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Kepala Desa Sei Nadoras, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Hairul Sirait, terkait pengangkatan perangkat desa yang tidak transparan dan tanpa ujian seleksi.

Seperti dikatakan salah satu masyarakat yang enggan disebutkan namanya, bahwa Perangkat Desa Sei Nadoras, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, yang menjabat saat ini dinilai tidak sesuai prosedur mekanisme hukum yang seharusnya dilaksanakan, seperti dugaan salah satu Kepala Urusan (KAUR) Keuangan Desa Sei Nadoras, yang melewati batas usia yang ditentukan, dan tidak memiliki legalitas yang jelas serta tidak diketahui waktu pengangkatannya.

“Saya tidak mengetahui apa yang ada dibenak Kepala Desa Sei Nadoras yang tidak menjalankan mekanisme pengangkatan perangkat Desa secara prosedur, seharusnya kami selaku masyarakat mengetahui legalitas seluruh perangkat di Pemerintahan Desa Sei Nadoras, agar tidak menjadi permasalahan ditengah-tengah masyarakat,”ujarnya

Melihat perihal permasalahan itu, Ketua Pergerakan Mahasiswa Tangkap Komplotan Para Koruptor (Permata KPK) Kabupaten Asahan, Shollahuddin Marpaung, SH, mengatakan bahwa pengangkatan perekrutan setiap perangkat desa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak menjadi polemik ditengah masyarakat dan tidak mengganggu jalannya sistem pemerintahan desa.

“Seharusnya kewenangan setiap Kepala Desa terkait pengangkatan perangkat desa harus didasari dengan Permendagri Nomor 83 tahun 2015 Junto No. 67 tahun 2017. Dimana mekanisme pengangkatan perangkat desa telah termaktub didalamnya,”tegas Aktivis Sosial Kabupaten Asahan yang sering disapa Soleh itu kepada wartawan. Jum’at (27/12)

Lebih lanjut, Soleh menyampaikan pesan terhadap Kepala Desa Sei Nadoras, Khairul Sirait, untuk melakukan langkah evaluasi perubahan terkait penyusunan perangkat desa sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia menilai bila ada perangkat desa yang masih menjabat hingga hari ini namun menyalahi aturan, maka akan menimbulkan kerugian negara, dan memperlambat jalannya sistem pemerintahan desa.

“Jika menyalahi aturan, harusnya ada pergantian susunan perangkat desa, agar negara tidak dirugikan dalam hal ini. Jika tidak bisa menjalankan prosedur dengan benar lebih baik Kepala Desa Sei Nadoras untuk mundur dari jabatannya,”cetus Soleh

Sementara itu, Kepala Desa Sei Nadoras, Hairul Sirait membantah perihal dugaan tersebut, dan mengatakan bahwa pengangkatan perangkat desa yang dilakukannya tidak menyalahi aturan. Ia juga tidak mengetahui secara jelas waktu pengangkatan KAUR Keuangan di pemerintahannya saat ini, dan menyatakan pihak wartawan salah apabila meminta keterangan akan hal itu.

“Saya rasa pengangkatan perangkat desa yang saya lakukan tidak cacat hukum. Kalau masalah konfirmasi pengangkatan KAUR Keuangan salah bila menanyakan itu kepada saya, karena KAUR keuangan diangkat dari masa jabatan sebelumnya,”ujar Hairul Sirait saat dikonfirmasi wartawan melalui via telepon. Jum’at (27/12)

Ditempat terpisah, Kasi Perangkat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Rahmah, menyebutkan bahwa hal tersebut akan ditindak lanjutin melalui mediasi agar meluruskan permasalahan pengangkatan perekrutan perangkat desa yang terjadi di Desa Sei Nadoras, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge.

“Nanti kita atur jadwal mediasi, kita akan panggil Kepala Desa, dari pihak masyarakat, dan pihak media agar kiranya meluruskan permasalahan ini,”ucap Rahmah saat dikonfirmasi diruang kerjanya.(AS4)

No More Posts Available.

No more pages to load.