ASAHAN || Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan memanggil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammaddiyah (STIHMA) Kisaran, Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) STIHMA Kisaran, dan Aliansi Mahasiswa sekabupaten Asahan untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruangan Komisi A DPRD Kabupaten Asahan. Rabu (1/7).
Pelaksanaan RDP itu bertujuan untuk membahas persoalan dugaan pendzholiman terhadap 9 mahasiswa yang di skorsing dan pencabutan beasiswa bidikmisi 4 orang mahasiswa oleh pihak Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammaddiyah Asahan (STIHMA) Kisaran.
Tampak hadir pada pelaksanaan RDP itu, Ketua Komisi A DPRD Asahan, Nurhayati, dan anggota DPRD Komisi A Syaddad Nasution, Rita Marissa Siregar, serta perwakilan Aliansi Mahasiswa sekabupaten Asahan.
Namun, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammaddiyah (STIHMA) Kisaran, dan Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) STIHMA Kisaran tak hadir di RDP meski telah diundang oleh DPRD Asahan.
Alhasil, RDP tersebut tidak menemukan jalan keluar dan menjawab tuntutan aksi unjuk rasa yang sebelumnya dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa sekabupaten Asahan.
Ketua Komisi A DPRD Asahan, Nurhayati menyayangkan atas ketidakhadiran pihak kampus STIHMA Kisaran pada pelaksanaan RDP tersebut.
“Ketidakhadiran pihak STIHMA Kisaran pada RDP ini tidak bisa menemukan jawaban pasti bagaimana penyelesaian persoalan yang di alami adik-adik. Saya mendapat kabar mereka berhalangan hadir,”ujar Nurhayati
Sementara itu, Koordinator Aliansi Mahasiswa se Kabupaten Asahan, Zahir Ghufron merasa kecewa atas ketidakhadiran pihak STIHMA Kisaran. Dirinya mengatakan pencabutan beasiswa bidikmisi 4 mahasiswa, dan skorsing 9 mahasiswa STIHMA Kisaran bukan persoalan sepele, namun merupakan persoalan serius sebagaimana harusnya generasi penerus bangsa harus mendapatkan pendidikan yang layak bukan untuk didzholimi.
“Kami minta Ketua STIHMA Kisaran harus bertanggung jawab dan mencabut surat skorsing untuk 9 mahasiswa serta mengembalikan beasiswa bidik misi 4 mahasiswa yang dicabut. Kami akan tetap mengawal persoalan ini sampai tujuan awal kami tercapai, kami juga siap untuk melaporkan permasalahan ini kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo,”cetus Zahir yang juga merupakan Ketua PC IMM Asahan-Batubara.(**)