Mafia Bansos Harus di Habiskan Siapapun yang Terlibat di Hukum

oleh -343 views

Asahan Satu || Lebih kurang enam bulan lalu gonjang – ganjing kasus Bantuan Pangan Non Tunai yang rutin di publikasikan oleh wartawan Warung Apresiasi Press (Wappres), kini kembali memanas dengan adanya aksi Unjuk Rasa (Unras) Ikatan Mahasiswa Batu Bara (Imabara) di tiga lokasi, Kajari Batu Bara, Bank Mandiri Kuala Tanjung dan kantor DPRD Batu Bara, Senin (14/9/2020).

Kasus dugaan penyimpangan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sejak lama menjadi perbincangan publik, mendapat penegasan Bupati Batu Bara, Ir Zahir, MAP.

“Saya tidak mau tau siapa pun yang terlibat, walaupun ada nama ponaan saya disebut-sebut, siapa yang salah tangkap saja”, tegas Zahir.

Zahir mengaku persoalan BPNT E-Waroeng memang santer sejak lama dan membuatnya pusing, dan ini harus segera diselesaikan.

Kepada Komisi III Bupati meminta kasus tersebut segera diselesaikan. E-Waroeng yang tidak lagi memenuhi persyaratan dan dianggap tidak layak tolong cepat digantiin, termasuk oknum TKSK yang bermasalah, pinta Zahir.

“Bila Bank Mandiri selalu menimbulkan masalah maka tolong bantu saya untuk dasar penggantiannya”, tegas Bupati.

Dari audiensi massa IMABARA yang turut dihadiri Ketua DPRD Batu Bara Safi’i, SH, Wakil Ketua Syafrizal, SE, Ketua Komisi III Amat Muktas dan sejumlah anggota Komisi lainnya menarik kesimpulan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) melibatkan Bupati, pihak Bank Mandiri dan massa IMABARA yang dikuatkan dengan membuat fakta integritas.

Sebelumnya, massa IMABARA diketuai Nazli Aulia dalam orasi di depan kantor DPRD Batu Bara menilai budaya korupsi sudah memasuki semua sendi kehidupan tatanan pemerintahan dan perbankkan.

Hal ini disebabkan lemahnya proses pengawasan yang dilakukan pihak Legeslatif maupun Eksekutif yang menyebabkan para pemangku mafia leluasa memainkan perannya dengan memanfaatkan jabatannya untuk mengambil keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri.

Hal ini ditandai dengan adanya pengaduan masyarakat yang mempunyai Kartu Penerima Manfaat (KPM) yang mengalami beberapa problematika antara lain, banyaknya masyarakat yang menerima Saldo Rp 0 yang dimulai sejak tahun 2019.

Kemudian banyaknya masyarakat yang mengalami Kartu Erorr atau Kode 96 Malfunction dan kartu Pick Up Card Stolen.

Kordinator Aksi, Nazli Aulia mengatakan sangat prihatin, dalam situasi pandemi covid-19″kok tega mereka menyengsarakan rakyat yang tidak mampu, kesal Nazli.

Program BPNT justru dimanfaatkan oleh elit-elit politik busuk untuk meraup keuntungan, sungguh sangat disayangkan, penderitaan rakyat ditengah krisis ekonomi dan kesehatan justru dimanfaatkan untuk memperkaya elit pemerintah dan elit perbankan.

Program BPNT menjadi ladang bisnis berkedok distributor, kemiskinan di Batu Bara dijadikan ajang kepentingan bagi oknum-oknum perbankan dan pemerintah Batu Bara.

Untuk itu, demi mewujudkan Batu Bara bersih dari tindak pidana korupsi dan mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan profersional sekaligus memberantas hangus oknum-oknum yang telah merusak tatanan pemerintahan, IMABARA meminta klarifikasi dari pihak Bank Mandiri terkait dugaan penyelewengan dana BPNT di Batu Bara, pinta Nazli.

Imabara meminta Bank Mandiri agar dapat mengeluarkan Rekening Koran pemilik KPM yang hari ini haknya dirampas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, meminta adanya keterbukaan informasi pemerintahan Kabupaten Batu Bara mengenai E-Warung kepada masyarakat.

Selain itu, meminta Kejari Batu Bara untuk mengusut tuntas dugaan penyelewengan dana BPNT yang diduga keras dilakukan oleh Bank Mandiri dan pihak terkait lainnya, pungkas Nazli.

Aksi puluhan massa berlangsung damai dan tidak luput dari pengamanan pihak Polres dan Satpol PP Batu Bara.(Shl)