Asahansatu || Aksi unjukrasa kedua kalinya dari masyarakat koalisi Taruna Merah Putih (DPC.TMP) dan Kaukus Muda Asahan (KAMUS) mempertanyakan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang di kutip langsung dari pembayaran listrik masyarakat sebesar 5-10% serta Standart Operational Procedure (SOP) kembali tidak di gubris manajer Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Ranting Kisaran.
Hal tersebut membuat puluhan massa TMP dan KAMUS Asahan yang beraspirasi di depan Kantor PLN Ranting Kisaran merasa kecewa dengan sikap manajer yang di pimpin Rossi Hasibuan tersebut. Rabu,(03/03/2021).
Dalam orasinya, koordinator aksi M.Seto Lubis menuntut keterbukaan informasi publik sesuai dengan UU KIP Nomor 14 tahun 2008 terkait mekanisme maupun pertanggungjawaban pengutipan PLN maupun realisasinya sehingga masuknya dana 28 Milyar untuk PAD Pemkab Asahan pada tahun 2020, sesuai informasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) pada aksi sebelumnya.
“Kenapa hanya 28 Milyar? Bagaimana SOP pencabutan meteran pelanggan?, jika tak mampu menjawab patut kami duga hasil dari pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terindikasi terjadi persekongkolan. Dan Dinas PUPR Asahan kami anggap gagal dalam melakukan pemeliharaan, perawatan dan penambahan jaringan lampu penerangan jalan, yang mengakibatkan banyaknya daerah yang masih gelap gulita di kabupaten Asahan juga dapat menimbulkan korban serta tindak kriminal”,teriak Seto.
Selanjutnya di kantor Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Asahan, Lusi Masdiana menyampaikan untuk uang yang diterima dari unit PLN Kisaran menyatakan bahwa benar adanya PAD untuk PPJ.
“Benar yang kami terima dari Pajak Penerangan Jalan sebesar 28 Miliar lebih , namun kami tidak bisa menjelaskan kemana uang itu mengalir secara detail, karena kami menggabungkan semua pendapatan baru kami realisasikan ke OPD dan kecamatan, jadi kami tidak bisa memastikan uang yg 28 mililar dari pajak penerangan jalan kemana saja pastinya”,ungkap Sekretaris BPKAD dihadapan pengunjukrasa.(Sfn)
