Muscab IX DPC PPP Asahan, Julianto Putra: Jangan Asbun Sebut Deadlock

oleh -236 views

Asahansatu || Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Asahan yang digelar Minggu, (24/10/2021) berjalan lancar setelah sebelumnya hadir langsung membuka musyawarah ketua DPW Sumut, Jafaruddin Harahap.

Lima orang anggota formatur dengan komposisi empat dari perwakilan Pimpinan Anak Cabang (PAC) dan satu orang dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) telah ditetapkan. Total formatur nantinya akan menjadi 7 orang ditambah pimpinan wilayah dan pusat untuk rapat menyusun kepengurusan DPC PPP selama satu periode ke depan.

“Musyawarah tetap berjalan lancar sampai akhir sidang pleno dan ditetapkannya lima formatur terpilih, meski memang diawal sidang sempat terjadi sedikit perdebatan dan itu merupakan hal yang biasa dalam setiap musyawarah,” kata Sekretaris DPC PPP Asahan, Zaid Afif saat dikonfirmasi wartawan, Senin (25/10/2021).

(Zaid Afif)

Zaid Afif juga membantah, jalannya musyawarah menemui jalan buntu alias deadlock. Dia menyebut, proses musyawarah tetap berjalan sesuai garis aturan dalam AD ART partai dan disaksikan oleh utusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP.

Sebelumnya, jalannya sidang pleno pertama dengan agenda pembahasan tata tertib dibuka oleh pimpinan sidang M.Thahir bersama dua orang anggota sidang lainnya yakni Zulham Taufik dan Abdul Hakim.

Namun, di tengah sidang pleno pertama terjadi kegaduhan hingga akhirnya pimpinan sidang (Tahir) menutup sidang pleno dan menyatakan deadlock tanpa meminta persetujuan dari peserta musyawarah.

Singkat cerita dua pimpinan sidang (Tahir dan Abdul Hakim) keluar begitu saja dari ruangan dan tersisa masih ada satu anggota pimpinan sidang lagi. Sementara itu, mayoritas peserta yakni 19 PAC, dan Badan Otonom Partai, masih menginginkan musyawarah tetap dilanjutkan dan sah secara kuorum. Hingga akhirnya sidang pleno lima tetap dilaksanakan.

“Peristiwa itulah yang mungkin dianggap oleh orang yang tidak memahami jalannya musyawarah sebagai deadlock. Sementara prosesnya masih berlanjut diambil alih oleh pimpinan sidang anggota yang tersisa. Hal itu diketahui DPW yang ikut berada di dalam ruangan,” kata Zaid Afif.

Sementara itu, Wakil Sekretaris DPC PPP Asahan, Julianto Putra LH,SH,M.Kn yang juga panitia dalam musyawarah tersebut menyayangkan adanya pernyataan oknum yang sebenarnya tidak mengetahui proses jalannya musyawarah hingga menyebut Muscab berlangsung deadlock.

“Jangan ngawurlah.. asal bunyi bilang deadlock. Dibaca dan dipelajari betul-betul Peraturannya,” sesal Julianto.

Julianto mengatakan, Muscab PPP Asahan berlangsung dengan pengawalan Ketua OKK DPW PPP Sumut, Jonson Sihaloho dan dipastikan sudah terlaksana sesuai acuan peraturan organisasi di dalam AD ART kepartaian.

“Pelaksaan Muscab IX ini sudah sesuai realnya dengan acuan peraturan organisasi serta AD/ART PPP dan akhirnya terpilih Zaid Afif,SH,M.Hum sebagai formatur keterwakilan dari DPC dan 4 orang masing-masing dari PAC yang ditetapkan oleh PH DPW PPP SUMUT sebagai Pimpinan Sidang Paripurna V,” sebut Julianto sembari menyatakan jalannya Muscab ditutup lagnsung oleh Sekretaris DPW PPP Sumut, H Usman Efendi Sitorus.

Terpisah, Kordinator Advokasi Hukum dan HAM DPC PPP Asahan, Ilham Sarjana HS saat dikonfirmasi wartawan menyatakan bahwa beredarnya informasi muscab IX PPP Asahan yang telah memilih Zaid Afif sebagai ketua DPC PPP Asahan adalah pengakuan sepihak dan menyesatkan.

“Perlu saya sampaikan Muscab itu tujuannya untuk memilih dan membentuk tim Formatur, yang terdiri dari 1 perwakilan DPP, 1 perwakilan DPW, 1 perwakilan DPC, 4 perwakilan PAC yang ditugaskan selama 20 hari untuk membentuk kepengurusan”,terangnya.

Namun, ujarnya kembali, ketika Mucab sudah dibuka dan sedang memasuki pembahasan paripurna 1 terjadi perdebatan sehingga pimpinan sidang menyatakan Deadlock. Pimpinan sidang Muhammad Tahir (Ketua) Abd. Hakim (Sekretaris ) Zulham taufik (Anggota) Artinya belum sampai paripurna V yaitu pemilihan formatur, Muscab sudah dinyatakan Deadlock.

Sesuai dengan AD/ART dan PO, di pasal 16 ayat 6 tentang keabsahan dinyatakan DPP berwenang membatalkan/ meluruskan/ memperbaiki keputusan Muscab dan Formatur yang bertentangan dengan AD/ART dan Peraturan Organisasi Partai Persatuan Pembangunan.

Terakhir bahwa sidang yang dilanjutkan itu ilegal karena Zulham Taufik, selaku anggota pimpinan sidang menyatakan diambil alihnya pimpinan sidang tersebut atas intruksi DPW padahal itu tidak sesuai dengan mekenisme persidangan yang berlaku. Ini perlu dijelaskan agar informasi yang beredar tidak menyesatkan”,tegas Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD Asahan itu.(**)

No More Posts Available.

No more pages to load.