Polres Asahan Terus Dalami Kasus Dugaan Penyelewengan Perda No.14 Tahun 2014

oleh
oleh

Asahan – Hampir sepekan pasca Oprasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilancarkan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Polres Asahan belum menetapkan status dan masih terus mendalami kasus dugaan penyelewengan Peraturan Daerah (Perda) No.14 Tahun 2014 yang dijalan oleh Rumah Sakit Umum Haji Abdul Manan Simatupang (RSUD HAMS) Kisaran.

Hal itu ditegaskan Kasat Reskrim Polres Asaha AKP Bayu Putra Samara saat dikonfirmasi melalui Kanit Tipikor Iptu Rianto, Selasa (14/11) melalui selulernya, hingga hari ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dan pihaknya masih terus mendalami kasus dugaan penyelewengan Perda No.14 Tahun 2014 yang dianggap merugikan masyarakat banyak, jelas Rianto.

Selain dari pihak RSUD HAMS Kisaran, pihaknya sudah memanggil pihak – pihak yang dianggap mengetahui proses lahir dan diberlakukan Perda tersebut, “sementara baru Kabag Hukum Pemkab Asahan dan Kepala Dinas Pendapatan sudah dimintai keterangan ,”ungkapnya sembari mengatakan dalam hal ini Polres Asahan tidak mau gegabah.

Baca juga :

Tipikor Polres Asahan OTT di RSUD HAMS Kisaran

Sebelumnya, Kabag Hukum Syahrul Effendi Tambunan SH ketika dikonfirmasi melalui selulernya, Sabtu (11/11) mengatakan, Perda No.14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No.12 tahun 2011 Tentang Restribusi Jasa Umum sudah diundangkan pada tanggal 15 Desember 2014.

Pasca diundangkan, Perda No.14 Tahun 2014 harus dijalankan dan Perda No.12 Tahun 2011 otomatis tidak berlaku lagi, tegas pejabat yang baru saja dilantik oleh Bupati Asahan untuk menduduki posisi jabatan sebagai Sekretaris DPRD Asahan itu.

Praktisi hukum Tri Purnowidodo SH mengatakan, persoalan yang menimpa RSUD HAMS Kisaran pertanda buruknya sistem pemerintahan yang dijalankan,”amburadul” tegasnya.

“Bagaimana tidak, peraturan yang sudah diundangkan tidak dijalankan, namun pihak – pihak yang dianggap berkopeten melakukan pembiaran,”tambah Widodo.

Masyarakat akhirnya meragukan kopentensi pihak – pihak yang melahirkan peraturan itu, atau jangan – jangan prodak hukum itu digodok oleh orang – orang yang tidak berkopeten sehingga pada pelaksanaanya tidak efektif,”saat ini yang dirugikan masyarakat, manajemen RSUD HAMS Kisaran terpojok, lantas apa tanggungjawan pemerintah dalam hal ini,”ujarnya.(Lintang)