Tender Proyek Rumah Dinas Puskesmas Teluk Nibung dan Kampung Baru Tanjungbalai Sarat KKN

oleh -185 views

Asahansatu || Disinyalir adanya tindak pidana Korupsi,Kolusi,Nepotisme (KKN) dalam proses pelelangan barang dan jasa di Badan Pengadaan Barang/Jasa Kota Tanjungbalai.

Dari pantauan Asahansatu, diloloskannya CV. RDU sebagai pemenang tender lelang Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Teluk Nibung dan Puskesmas Kampung Baru terindikasi adanya persekongkolan. Minggu (11/7/2021).

Pasalanya pemenang tender lelang barang dan jasa di Kota Tanjungbalai, dianggap tidak sesuai kualifikasi aturan yang ada. Pokja IV dan Pokja VI memenangkan cv atau perusahaan yang tidak memenuhi syarat dalam pelelangan tersebut dan diduga adanya skenario di BPBJ maupun Pokja.

Padahal, menurut Perpres dan Perlem LKPP 21 tahun 2021 tentang persyaratan kualifikasi penyedia barang dan jasa diantaranya, perusahaan atau CV pemenang tender harus mempunyai dan menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan berdiri diatas bangunan milik sendiri. Namun, pantauan wartawan CV berdiri diatas tanah milik PT. KAI, hal tersebut dapat melanggar aturan yang berlaku.

Hal senada di sampaikan Ketua Komisi A DPRD Dahman Sirait. Saat dikonfirmasi via WA mengatakan akan menyurati Plt.Walikota Tanjungbalai untuk meninjau kembali proses lelang yang diduga adanya kongkalikong antara BPBJ atau Pokja IV dan Pokja VI dengan pemenang lelang tersebut.

“Pada rapat kerja kemarin (7/72021), kita sudah menyampaikan kepada POKJAMIL agar jangan takut adanya intervensi dari pihak manapun. Pokja harus memiliki integritas dalam melakukan evaluasi kepada calon penyedia harus berlaku objektif bertindak sesuai norma, nilai dan prinsip pengadaan barang dan jasa”,terangnya.

Dahman juga mengatakan, Pokja pemilihan seharusnya memastikan pelaku usaha yang akan menjadi penyedia barang dan jasa mempunyai kemampuan untuk menyediakan barang dan jasa.

“Seharusnya pokja mengikuti aturan yang ada dan bukan asal tunjuk, apalagi adanya pemenang tender lelang tersebut berdiri di tanah PT. KAI dan itu sudah jelas melanggar aturan Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa”,pungkas Dahman.

Amin, Kepala Bagian Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemko Tanjungbalai saat dikonfirmasi via Whatsapp mengatakan, pemenang dalam proses tender tentu telah melalui proses evaluasi, baik itu administrasi, teknis dan harga.

Disampaikannya juga bahwa dalam menetapkan pemenang pokja pemilihan tentunya telah melakukan evaluasi tersebut, sehingga tentu saja pemenang yg telah d tetapkan oleh pokja harusnya telah memenuhi syarat yangg diminta dalam dokumen tender.

“Tapi begitupun, coba nanti ku konfirmasi dengan Pokjanya sehingga lebih jelas. Karena, aku sendiripun tak bisa ikut masuk campur dalam proses pelelangannya”, Aku Amin.

Menanggapi keterangan Kabag Amin, menurut Dahman jawaban tersebut normatif, sudah dijelaskan dalam Perpres 21 tahun 2021. Dan apakah pihak PT. KAI mengetahui adanya perusahaan yang berdiri diatas tanah mereka.

“Seharusnya seperti itu, kita bisa lihat apakah perusahaan tersebut ada aktifitas perkantoran, dan perusahaan tersebut bahkan berdiri diatas tanah PT. KAI yang menurut kami tidak adanya perjanjian kontrak sewa maupun Surat Hak Memiliki (SHM), bagaimana mungkin Pokja bisa meluluskan kualifikasi perusahaan tersebut”,terang Dahman kembali.

Sampai berita ini diturunkan, Windi Pokja IV dan Andre Pokja VI, belum menanggapi konfirmasi wartawan.(HNS).

No More Posts Available.

No more pages to load.