Terkait Aksi Sejumlah Ormas Ke Bawaslu Sumut, BEM Nusantara Beri Pernyataan

oleh -250 views

Asahansatu — Menanggapi aksi sejumlah massa mengatasnamakan dari KAUMI Bersama Aliansi Ormas Islam Sumut ke Kantor Bawaslu Sumut, Senin (21/5) pagi tadi, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara akhirnya mengeluarkan pernyataan sikap resminya.

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan Zulkifli dan Bangkit Sanjaya, BEM Nusantara mendukung langkah yang diambil oleh Bawaslu Asahan, terkait larangan rumah ibadah dijadikan lokasi politik.

“BEM Nusantara mendukung kebijakan Bawaslu Sumut yang melarang pasangan calon gubernur lakukan kampanye terselubung. Jangan nodai bulan Ramadhan dengan kampanye terselubung di rumah ibadah,” ucap BEM Nusantara dalam pres rilis diterima asahansatu.com, Senin (21/5) sore.

Lanjut perwakilan BEM Nusantara ini, kebijakan yang dikeluarkan Bawaslu Sumut yang tetuang dalam surat Bawaslu Sumut No. B-1601/K.Bawaslu-Prov.SU/P.P.00.01/05/2016 tanggal 16 mei 2018 terkait aturan larangan bagi pasangan calon menyampaikan ucapan selamat ramadhan, berbuka puasa dan lain lain dalam bentuk iklan sudahlah tepat.

“Kita sudah baca dan pelajari surat kebijakan Bawaslu Sumut terkait larangan, kami melihatnya bagus, ya kalau mau ibadah ya silahkan, tapi jangan kampanye terselubung,” jelas Zulkifli, selaku kordinator BEM Nusantara se Pulau Sumut

Lanjut Zulkifli, larangan yang disampaikan Bawaslu sudah jelas, dimana kalau dilakukan dengan menggunakan selebaran, poster atau pun berbentuk iklan yang di dalamnya ada gambar pasangan calon, itu baru tidak diperbolehkan, tapi selama tidak ada poster dan lainnya, tidak ada masalah.

“Jadi yang dilarang itu kampanye terselubung, bukan melarang umat untuk beribadah, kan memang tugas Bawaslu untuk melakukan pencegahan serta penindakan terkait pilkada,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Kordinator BEM NUS Wilayah Sumut, Bangkit Sanjaya. Dalan keterangannya, larangan yang dikeluarkan Bawaslu Sumut bukanlah sepihak, tapi melainkan hasil pembahasan dan kesepakatan antara banyak pihak termasuk tim dari kedua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Menurutnya, kalau pun ada kontroversi dikalangan masyarakat, itu disebabkan adanya penyebaran sepihak terhadap larangan tersebut.

“Saya melihat ada pemotongan kata kata dalam selebaran tersebut, sehingga pemahamannya menjadi berbeda,” ucap Bangkit.

Untuk itu, BEM NUS ingin pelaksanaan pemilihan Gubernur serta Wakil Gubenrur berjalan aman, lancar dan damai, tanpa adanya gangguan dan provokasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah NKRI.

Untuk diketahui, dalam beberapa hari ini, ajakan untuk ikut melakukan aksi penolakan terkait kebijakan tersebut sudah menyebar ke masyarakat, baik langsung maupun melalui media sosial.

Dalan statemennya, ormas tersebut menyatakan :
1. Menolak serta mengecam surat Bawaslu Sumut dan meminta Bawaslu Sumut mencabut surat kesepakatan bersama itu yang secara sepihak mka keluarkan.
2. Melaporkan Bawaslu sumut sebagai penista agama
3. Meminta klarifikasi/Tabayyun dari dewan Masjid Indonesia Sumut atas keluarnya kesepakatan itu.
4. Kaumi agar mengerahkan massa dari seluruh DPP, DPD dan DPC khususnya kota medan utara sebanyak 500 – 1000 jamaah.

Sementara itu, berdasarkan informasi diterima asahansatu.com, massa yang tadinya mengaku akan menyertakan ratusan hingga ribuan anggotanya tersebut hanya isapan jempol belaka. Info didapat, aksi tersebut hanya diikuti tak kurang dari 150 orang. (AS-2).

No More Posts Available.

No more pages to load.