Terkait kontroversi larangan Bawaslu, Generasi Muda Pekat-IB Sumut minta Komisioner tarik dan evaluasi Surat Edaran

oleh -322 views

Medan — Surat Edaran Bawaslu Sumut soal larangan kegiatan politik di Bulan Ramadhan menuai beragam kecaman. Termasuk dari Generasi Muda Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu – GM PEKAT-IB Sumut.

Kepada wartawan, Sabtu (19/5) Ketua GM Pekat-IB Sumut, Khairul Anhar Harahap SH menilai keputusan Bawaslu Sumut terkesan arogan dan diluar nalar logika.

“Mencermati kebijakan Bawaslu ini terkesan overacting. Yakni dengan mengeluarkan pernyataan yang bukan tugas Bawaslu dan sudah sangat jauh sekali masuk ke ranah agama serta mengusik suasana Bulan Ramadhan,” ucap Khairul Anhar Harahap.

Menurut Khairul, hal ini tentunya  sesuatu yang melebihi kewenangan yang telah diamanatkan undang-undang.

“Saya minta surat edaran tersebut ditarik dan komisioner harus mengevaluasi isi nya sehingga tidak menimbulkan multi tafsir lagi ditengah masyarakat” imbuhnya.

Seharusnya, sambung Khairul, Bawaslu Sumut memiliki tugas utama untuk menindaklanjuti pengaduan paslon, tim kampanye dan masyarakat. Bukan dalam posisi melarang orang beribadah, ceramah, berinfak dan zakat serta pelarangan lainnya selama ramadhan.

Saya pertegas kembali, GM Pekat-IB Sumut Meminta agar Bawaslu Sumut segera mencabut dan mengevaluasi surat tersebut karena telah meresahkan ketenangan ummat serta persatuan kesatuan masyarakat di Sumatera Utara.

Dikatakannya, Bawaslu merupakan lembaga yang menegakkan apa yang telah menjadi regulasi dalam proses Pemilu. Bukan lembaga yang diberi wewenang untuk membuat regulasi.

Menurutnya, adalah suatu yang sangat lumrah setiap insan beragama untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan.

“Saya pikir dalam hal ini Bawaslu terlalu naif, ketika pemberian ucapan selamat menyambut ramadhan, hari raya, Nuzul Quran, berbuka puasa, sahur dilarang. Ucapan itu bagian dari kampanye seperti yang dikhawatirkan Bawaslu,” saya pikir tidak kata Kairul.

Khairul juga berharap agar Bawaslu RI bertindak dan serius untuk meminta pertanggungjawaban Bawaslu Sumut terkait dengan dikeluarkannya surat yang dianggap sepihak tersebut, dan terindikasi kuat ada kepentingan di dalamnya.

“Sumut tidak membutuhkan Bawaslu yang telah menciderai sistem demokrasi di Indonesia yang telah berani membenturkan kebijakan sepihak dengan ibadah agama Islam atau kearifan lokal. Ini harus menjadi tolak ukur penting untuk sikap Bawaslu Pusat,” tegasnya.

Terpisah, Kontroversi surat edaran bahwa Bawaslu sumut telah memberikan penjelasan pers,  yakni Surat Bawaslu Sumut No. B-1601/K.Bawaslu-Prov.SU/P.M.00.01/05/2018 tanggal 16 Mei 2018 terkait aturan larangan bagi pasangan calon menyampaikan ucapan selamat ramadhan, berbuka puasa dan lain-lain, dalam bentuk iklan.

Konferensi pers digelar di Kantor Bawaslu Sumut Jalan Adam Malik No. 193 Medan Barat, sabtu (19/5) pukul 15.00 WIB.

Hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan dan anggota bawaslu Herdie Munthe.

Syafrida R. Rasahan mengutarakan, surat yang beredar di tengah masyarakat tersebut merupakan surat yang akan mereka perbaiki. Poin-poinnya hampir sama namun yang beredar justru dipotong sehingga memicu kesalahan tafsir.

“Poin-poin yang ada dalam surat tersebut merupakan poin yang disepakati bersama dalam pertemuan rapat stakeholder di Hotel Tiara pada 13 Mei 2018 lalu. Yang dihadiri oleh tim kampanye dari dua paslon,” katanya.

Bawaslu sumut, tegas Syafrida, sama sekali tidak pernah melarang umat untuk beribadah, mengucapkan selamat berbuka puasa, dan lainnya, asalkan tidak dalam bentuk iklan kampanye.

“Begitu juga soal memberikan zakat. Itu dilarang kalau dilakukan dengan embel-embel kampanye. Kami mengimbau agar penyerahan zakat dilakukan ke lembaga resmi saja,” tandasnya. (AS-2)

No More Posts Available.

No more pages to load.