ASAHAN — Ratusan umat muslim yang tergabung dalam beberapa elemen Organisasi Islam bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Asahan menggelar aksi protes atas penolakan pengesahan Rancangan Undang – Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
Aksi itu dilaksanakan di halaman Masjid Raya Kisaran, Rabu (17/6) Sore.
Dalam aksinya, massa menuntut bahwa RUU HIP tersebut tidak dibutuhkan untuk dibahas di saat bangsa, negara dan masyarakat menghadapi pandemi virus corona atau Covid-19 ini.
Sejumlah organisasi Islam yang ikut aksi tersebut yang diwakili oleh Ketua MUI H.Salman Tanjung mengatakan bahwa unjuk rasa ini disampaikan mewakili hati umat islam yang menolak seluruh isi RUU HIP itu karena satu sama lain saling kontradiksi dan secara tidak langsung mendegradasi Pancasila itu sendiri.
“Pancasila adalah landasan falsafah hidup bangsa Indonesia, jadi tidak perlu diundang-undangkan. Sebab Pancasila sebagai sumber dari falsafah bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,”jelas H.Salman dalam orasinya.
MUI melihat RUU HIP bukan hal yang primer saat ini. Artinya DPR sudah salah memutuskan untuk tetap membahas RUU HIP sebab DPR adalah perwakilan rakyat seharusnya mereka memperhatikan aspirasi rakyat, maka DPR jangan punya agenda sendiri.
Menurutnya, pakar sudah mengkaji RUU HIP kemudian mengatakan bahwa RUU tersebut ngawur. Sebanyak 80 persen isi RUU HIP kontradiksi dan 20 persen agak benar. Maka MUI bukan hanya menolak tidak dimasukkannya Tap MPRS Nomor XXV/ 1966 ke dalam RUU HIP.
Dalam aksi demo tersebut mereka berharap agar RUU HIP segera dibatalkan dikarenakan RUU HIP tidak dibutuhkan saat ini pada waktu negara sedang berupaya maksimal mengatasi masalah pandemi Covid-19. Seharusnya, semua RUU ditunda pembahasannya.
Aksi unjuk rasa tersebut juga menaati protokol kesehatan demi mengantisipasi Covid19, dan dikawal oleh pihak kepolisian agar aksi penyampaian pendapat dimuka umum dapat berjalan sesuai prosedur.(**)
